ekciznarciz

mudharabah

Posted on: April 30, 2011

BAB I

PENDAHULUAN

 

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Seperti telah diketahui, konsep akuntansi konvensional yang telah diterapkan di Indonesia maupun sebagai standar internasional selama ini merupakan adopsi pada barat dan budaya kapitalis yang hanya mengandalkan materi dan duniawi.

Dengan semakin berkembangnya pola pikir manusia yang tidak hanya mengedepankan kepentingan duniawi, maka dirasa perlu untuk menyeimbangkannya dengan kepentingan ukhrawi. Akhir-akhir ini terjadi suatu peningkatan terhadap kajian bidang akuntansi menuju  akuntansi dalam perspektif Islami atau akuntansi syariah. Beberapa isu yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam, usulan pemformatan laporan badan usaha Islami (Baydoun dan Willett, dalam Muhammad, 2003:77), dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengembangan teori akuntansi sampai pada masalah penilaian (asset) dalam akuntansi. Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah perlunya akuntansi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah… (Muhammad, 2003:79).

Akuntansi syariah muncul untuk menyeimbangkan. Triyuwono (2006:320) mengungkapkan bahwa secara filosofis teori Akuntansi Syariah  memiliki beberapa prinsip (Kuntowidjojo 1991, Triyuwono 1995; 2000a; 2000b). Teori tersebut menyatakan bahwa Akuntansi Syariah bertujuan untuk terciptanya peradaban dengan wawasan humanis, emansipatoris, transedental dan teological. Humanis berarti bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktekkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk Tuhan yang selalu berinteraksi dengan orang lain secara dinamis. Emansipatoris, yaitu mampu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktek akuntansi yang modern. Transedental berarti melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Sedangkan teological, diartikan bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga wujud pertanggungjawaban manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta.

Teological sebagai sifat penyeimbang dari tujuan akuntansi konvensional sehingga akuntansi tidak hanya membentuk suatu hubungan secara horizontal saja yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya, tetapi juga hubungan secara vertikal yaitu tanggungjawab manusia pada Tuhan. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan cara pandang yang sadar akan hakekat diri manusia dan tanggung jawabnya kelak di hadapan Allah. Adapun ciri akuntansi syariah adalah: 1)Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi, 2)Memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis, 3) bersikap adil terhadap semua pihak, 4) Menyeimbangkan sifat egoistic dengan altruistic, dan 5) Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Terdapat tiga gambaran kontradiktif menurut pandangan Islam (Muhammad, 2003:79). Pertama, akuntansi konvensional didasari oleh penolakan agama (syariah). Bagi orang Muslim, syariah merupakan suatu kekuatan petunjuk yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia dan mempertanggungjawabkan secara penuh kepada Tuhan. Kedua, kepercayaan dan nilai dasar akuntansi konvensional yang berdasarkan pada konsep kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan sosial. Ketiga, akuntansi konvensional mempercayai bahwa manusia tidak memiliki konsepsi inheren mengenai keadilan tetapi manusia memiliki sifat pengambil peluang.

Kerangka konseptual pelaporan keuangan yang menggunakan paradigma syariah merupakan hal yang sangat unik  yang diperoleh dari hukum “langit”, bukan sekedar hukum buatan manusia. Oleh karena itu akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (accountability) manajemen terhadap pemilik perusahaan (stockholders), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan (Triyuwono, 2001:137).

Munculnya perusahaan atau perbankan yang berbasis syariah menuntut adanya perangkat akuntansi perusahaan yang berdasarkan syariah. Telah beroperasinya bisnis berbasis syariah tentu akan menuntut adanya praktek akuntansi yang dapat mengkover persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan syariah.  Akuntansi merupakan salah satu sarana utama kalau tidak satu-satunya yang lazim dipakai sebagai jembatan untuk menilai salah satu unsur yang sangat mendasari ekonomi Islam, yakni keadilan (Adnan, 1995:47).

Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif Islam atau akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah.  Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar (Triyuwono & As’udi, 2001:63). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (perintah itu), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Kegiatan operasional pada bank syariah terdiri dari kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan.

Terdapat beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank dalam pembagian keuntungannya sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad. Pembiayaan mudharabah berbeda dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pada pembiayaan mudharabah diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitor dengan kreditor saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis. Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Muamalah diartikan sebagai kegiatan jual beli, utang piutang, dsb. (Jasman, 2004:22). Nilai tambah itulah yang mengakibatkan bank syariah semakin diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan mudharabah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor.

Pada saat akad penyaluran pembiayaan mudharabah harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan usaha yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya.

Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan mudharabah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Dengan terbitnya PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, telah membawa era baru bagi industri keuangan di tanah air yang berprinsip syariah. PSAK No. 59 telah menjadi peraturan dan standar yang baku bagi operasional perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan dan perbankan syariah. Walaupun demikian, PSAK No. 59 tersebut dinilai sistem yang dianut masih belum konsisten dengan jiwa syariah karena masih mengadopsi filosofi akuntansi konvensional/kapitalis yang menggunakan accrual basis (Jasman, 2004:12).

Seperti telah diketahui, bahwa PSAK No. 59 diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan mulai diberlakukan secara efektif di Indonesia tanggal 1 Januari 2003. Adapun keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yaitu dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Pada masa sebelum terbitnya PSAK No. 59 sebagai standar yang baku bagi bank syariah yang menggunakan sistem accrual basis, bank-bank syariah di Indonesia menggunakan sistem cash basis modifikasi. Sistem cash basis digunakan untuk kepentingan pengakuan pendapatan atas aktiva produktif saja, sedangkan accrual basis digunakan untuk pengakuan pendapatan atas aktiva tetap, aktiva lain, dan beban.

Pembiayaan Mudharabah, yang merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, bisa dimungkinkan pula telah mengalami perubahan perlakuan akuntansi akibat diberlakukannya PSAK No. 59 Tahun 2003 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tersebut.

 

BAB II

PEMBAHASAN AKUNTANSI MUDHARABAH

 

  1. A.    DEFINISI

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

  1. B.     DASAR HUKUM

Pada dasarnya mudharabah dikategorikan kedalam salah satu bentuk Musyarakah, namun para cendekiawan fikih islam meletakkan Mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.

Al-Qur’an

Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-mudharabah adalah : ”Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah swt.” (QS. Al-Muzammil : 20)

Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (dharb) perjalanan untuk mencari karunia Allah swt dari keuntungan investasinya.

Di tempat lain dalam Al-Qur’an kita masih memiliki ayat-ayat yang senada misalnya : ”Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah swt.” (QS. Al-Jum’ah : 10)

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu” (QS. Al-Baqarah : 198)

Hadist
Hadist Rasulullah yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-mudharabah adalah :

”Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut ke Rasulullah saw. Dan diapun memperkenalkannya (Hadist dikutip oleh imam Alfasi dalam Majma Azzawaid 4/161)

“Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda : Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)”

Ijma
Imam Zailai dalam kitabnya Nasbu ar-Rayah (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan spirit hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal (454) : ”Rasulullah saw telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”. Indikasi dari hadist ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat di sini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut senantiasa berkembang, bukan berkurang.

  1. C.    SYARAT-SYARAT MUDHARABAH
    1. Modal
  • Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Seandainya modal dalam bentuk barang maka harus ditaksir harga pasarnya.
  • Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  • Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
  1. Keuntungan
  • Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
  • Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
  • Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab al-mal.

Mengacu pada syarat terakhir dalam keuntungan, dana mudharab pada pelaksanaannya hampir menyerupai dana kredit dari pihak pemberi dana (financer).
Mudharib pada hakikatnya memegang empat jabatan fungsionaris yaitu :

  1. Mudharib.

Yang melakukan dharb, perjalanan dan pengelolaan usaha, dan dharb ini merupakan saham penyertaan dari padanya.

  1. Wakil.

Manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh shahib al-mal. Hal ini tampak jelas sekali terutama dalam mudharabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas).

  1. Syarik.

Partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai shahib al-mal dalam keuntungan usaha.

  1. Pemegang amanat.

Yaitu dana mudharabah dari shahib al-mal, dimana ia dituntut untuk menjaganya dan mengusahakan dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikan modal ketika usaha sudah selesai.

 

  1. D.    KARAKTERISTIK

Entitas dapat bertindak baik sebagai PEMILIK DANA atau PENGELOLA DANA.

Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.

Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

  • Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
  • Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
  • Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.

Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

  1. E.     PRINSIP PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.

Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).

Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

  1. F.     PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
  • ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA

Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

a)      Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran.

b)      Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan :

  • Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian.
  • Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai KERUGIAN dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

a)      persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;

b)      tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau

c)      hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

PENGHASILAN USAHA

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

a)      Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi.

b)      Pengembalian investasi mudharabah.

diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.

  • ENTITAS SEBAGAI PENGELOLA DANA

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.

Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima maka entitas mengakui sebagai aset.

Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqayadah yang diterima maka entitas tidak mengakui sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

  1. G.    MUDHARABAH MUSYTARAKAH

Jika entitas juga menyertakan modal dalam mudharabah musytarakah maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi mudharabah.

Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).  Pemilik modal musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan.

Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musyarakah.

  1. H.    PENYAJIAN

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

a)      dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah;

b)      bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan

c)      bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

  1. I.       PENGUNGKAPAN

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

a)      rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya.

b)      penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan.

c)      pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

a)      Dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.

b)      Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.
%d bloggers like this: